Kebodohan Kebijakan Anti Minuman Beralkohol Indonesia

Dalam menyikapi kebijakan pemerintahan, seringkali saya mengambil posisi semi-apatis. Politik di Indonesia melelahkan, terlalu banyak hal menjijikan seperti konflik yang jelas-jelas hanya terletak di perebutan kekuasaan, kebijakan yang tak ditinjau dengan baik, kasus korupsi yang tak selesai-selesai, simpatisan partai yang sudah melepaskan kapasitas berlogika di kepalanya, sampai jurnalisme yang tidak etis untuk mendukung salah satu calon presiden. mengikuti berita perpolitikan Indonesia lebih sering membuat saya kesal daripada menambah pengetahuan saya. Meskipun begitu, saya terkadang masih tetap membaca beberapa berita-berita penting yang diberitakan namun hanya menyimpan pendapat saya untuk diri sendiri. Saya pikir, buat apa? Pendapat saya hanya akan jadi ocehan saja yang tak akan memberikan dampak apa-apa, lebih baik saya menjauh dari topik yang tak membuat saya senang daripada menggulingkan diri sendiri ke kubangan lumpur bernama politik Indonesia.

Namun saya tersadar, saya salah. Pendapat yang kita miliki memiliki kekuatan. Kekuatan untuk membuat perubahan, untuk menjadikan pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti yang saya tuangkan di post saya kemarin ini. Selama saya diam, maka saya tak memberikan kontribusi untuk mendorong kondisi kita saat ini menuju apa yang menurut saya benar. Karena itulah saya menulis post ini, untuk berbagi apa yang saya pikirkan, untuk bertukar pikiran bagi yang sependapat atau tidak sependapat dengan saya. Karena isu ini, bagi saya adalah isu yang pantas untuk terus dibicarakan oleh lebih banyak orang.  Isu yang akan saya bicarakan adalah mengenai kebijakan-kebijakan yang anti minuman beralkohol di Indonesia.

Bulan april lalu, Kementrian Perdagangan melarang penjualanan alkohol di minimarket dan pengecer, menciptakan batasan lagi untuk ditribusi minuman beralkohol. Kebijakan ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan disinsentif untuk mengonsumsi alkohol. Hari Rabu, tanggal 23 kemarin Kementrian Keuangan menetapkan tarif impor sebesar 150% untuk minuman beralkohol. Kenaikan ini adalah peningkatan yang sangat drastis setelah sebelumnya tarif impor minuman beralkohol ditetapkan sebesar Rp 125.000 per liter. Dua partai di DPR bahkan telah merumuskan RUU yang akan melarang seluruh konsumsi minuman beralkohol bagi seluruh kalangan dengan ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya.

Ini sangat, sangat bodoh.

Racmat Gobel, Menteri Perdagangan RI tahun 2015
Racmat Gobel, Menteri Perdagangan RI tahun 2015

Pertama mari kita lihat alasan di balik perubahan kebijakan-kebijakan anti minuman beralkohol ini. Alasan yang diberikan untuk melakukan pembatasan distribusi di minimarket adalah untuk melindungi anak-anak dari konsumsi alkohol. Pertanyaannya, jika permasalahannya adalah konsumsi alkohol mengapa hal ini dilakukan ketika sebelumnya Indonesia telah menetapkan bahwa batas umur bagi peminum alkohol di Indonesia adalah 21 tahun? Apakah karena implementasinya tidak efektif? Kalau tidak efektif maka yang perlu diteliti apa yang salah, bila yang salah adalah implementasinya, bukan lantas menyalahkan kebijakan yang sudah ada. Racmat Gobel, Mendag kita, bahkan sudah mengakui bahwa di luar negeri sudah terdapat mekanisme pelarangan pembelian minuman beralkohol untuk anak di bawah umur dengan menanyakan identitas dan semacamnya. Kenapa bukan itu langkah yang kita lakukan? Saya mempertanyakan mengapa Pak menteri ini tidak mengambil langkah perbaikan implementasi dan langsung melakukan loncatan, yang tak bisa dibilang pintar, ke konklusi untuk melakukan pembatasan distribusi. Kenapa tidak mencoba untuk memberikan ancaman pidana untuk memberikan disinsentif bagi minimarket yang menjual minuman beralkohol pada anak di bawah umur, ciptakan mekanisme yang memastikan pengecekan identitas pasti dilakukan. Logika yang digunakan sebagai dasar untuk pelarangan ini sama absurdnya dengan wacana penghapusan pilkada langsung karena adanya korupsi. Apakah lantas kalau kita memiliki menteri yang bodoh maka departemennya kita hapus? Tentu tidak, karena itu hanya sekedar kesalahan pemilihan menteri yang ternyata tidak cukup pintar untuk memberikan perbaikan bagi negara ini.

Poin kedua yang perlu diperhatikan terletak bagaimana efektivitas kebijakan ini ingin dicapai. Perubahan kebijakan seharusnya dilakukan bila sistem yang ada tidak mampu bekerja karena isi dari sistem itu sendiri. Contohnya, three strike law di Amerika Serikat terbukti gagal menekan angka kriminalitas karena ternyata ancaman hukuman di kebijakan telah terbukti gagal memberikan deterrence effect yang efektif dan malah mendorong potensi kriminalitas dengan membuat banyak anak tumbuh tanpa orang tua akibat tindak kriminal kecil seperti mengutil dan semacamnya. Dalam hal ini, kebijakan pembatasan umur yang sebelumnya dianggap gagal bekerja karena diasumsikan penjual minuman beralkohol tidak akan melakukan pengecekan umur untuk pembelinya yang menyebabkan konsumsi alkohol di bawah umur. Hal ini tentu saja tidak eksklusif dengan kebijakan saat ini yang hanya menjual minuman beralkohol di supermarket, kafe, dan hotel. Jika mereka percaya mengonsumsi alkohol akan “menghancurkan kaum muda bangsa” maka mereka harusnya menyadari bahwa tidak adanya pengecekan identitas yang mereka percaya terjadi pada minimarket juga dapat terjadi di supermarket, kafe dan hotel, ini tidaklah eksklusif. Orang yang memang ingin mengonsumsi alkohol hanya perlu pergi lebih jauh untuk membelinya, dan anak di bawah umur, jika kita mengasumsikan bahwa masalah terletak di tidak mungkinnya dilakukan pengecekan saat pembelian, tetap akan dapat mengonsumsi alkohol. Secara logika, patut dipertanyakan bagaimana Mendag mencapai tujuannya untuk menghapus konsumsi alkohol di bawah umur dengan melarang penjualanan alkohol di minimarket.

Poin ketiga yang perlu diperhatikan bisa dilihat dari bagaimana efek negatif dari kebijakan ini seakan tidak dipertimbangkan dan dibandingkan dengan alternatif yang ada. Dengan adanya perubahan ini, masyarakat yang secara umur mencukupi untuk mengonsumsi minuman beralkohol akan kehilangan tempat untuk membeli. Akibatnya pihak-pihak yang terlibat di industri bir dan semacamnya akan terkena dampak ekonomi yang signifikan, beberapa perusahaan bir lokal mengalami penurunan omzet sebesar 30-60%. Hal ini tentu saja berdampak juga kepada negara, selain pajak yang mungkin adalah dampak paling langsung, kerugian yang lebih besar dapat tercipta bila perusahaan terpaksa melakukan PHK bagi karyawan apalagi bila perusahaan gulung tikar. Pihak yang terlibat di distribusi akan juga mengalami penurunan pendapatan, yang harus kita ingat bukan hanya terdiri dari pemilik minimarket tapi juga warung-warung dan pengecer-pengecer kecil, juga para pengangkut barang dan lain sebagainya. Mereka semua terpaksa harus menerima kerugian ekonomi yang bervariasi skalanya, karena pemerintah kita lebih memilih untuk mengimplementasikan kebijakan yang salah sasaran.

Kebijakan ini juga semakin menunjukan standar ganda yang, entah tidak disadari atau tidak dipedulikan, dilakukan oleh pemerintah. Kehancuran generasi muda, yang tak pernah dijelaskan maksudnya oleh pak Gobel, kalau dilihat dari segi kesehatan tentu juga dapat terjadi melalui hal lain seperti rokok. Rokok menyebabkan kecanduan dan implikasi kesehatan lainnya namun toh rokok tetap dijual secara bebas di pengecer dan minimarket, jika kita menggunakan logika sakti Pak Gobel, maka seharusnya rokok sudah mengalami perlakuan yang sama. Jangan coba-coba bilang bahwa efek rokok itu berbeda,  data menunjukan bahwa alkohol bertanggung jawab untuk kematian 2,5 juta jiwa sedangkan rokok 6 juta jiwa di seluruh dunia setiap tahunnya, dua-duanya adalah substansi yang berbahaya. Kenapa rokok tidak diperlakukan sama oleh pemerintah? Apakah karena pemerintah kita sangat melindungi rakyat kecil sehingga mereka tak ingin banyaknya petani cengkeh dan tembakau hilang pekerjaan? Kalau begitu apa bedanya petani-petani itu dengan para pekerja di pabrik bir dan pengecer bir? Mereka juga rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dalam penjualanan substansi yang bisa diregulasi, kenapa pemerintah hanya menggunakan logika saktinya untuk minuman beralkohol? Apakah pemerintah begitu cinta dengan pajak dari rokok yang “katanya” dapat membangun infrastruktur bangsa (setelah dipotong inefisiensi birokrasi dan korupsi tentunya) ? Maka apa bedanya dengan cukai minuman beralkohol yang mencapai 6 triliun? Pembatasan distribusi yang berimplikasi kepada penurunan drastis volume barang yang terjual akan membuat pendapatan pemerintah melalui pajak menurun, yang bahkan tak akan bisa ditutupi dengan penjualanan minuman beralkohol di kafe dan hotel yang justru akan ikut turun karena harganya jauh lebih tinggi dengan tambahan pajak dan service fee (ini anehnya terlihat seperti hal yang tidak dimengerti oleh Pak Gobel). Sekali lagi, kenapa minuman beralkohol pantas menerima perlakuan seperti ini?

contoh inverted u curve untuk tekanan dan performa. image : explorable.com

Di sini saya juga sependapat dengan kelompok penjual bir di Sumatera Utara yang menyatakan bahwa ini malah akan mendorong peredaran minuman keras illegal. Kasus ini menurut saya akan menjadi kasus inverted-U curve yang dibahas di buku David and Goliath oleh Malcolm Gladwell. Dalam titik tertentu, penambahan dari suatu komponen akan menyebabkan hasil yang didapatkan untuk terus menurun seiring dengan pertambahan komponen tersebut. Penambahan komponen dalam hal ini adalah penambahan limitasi bagi distribusi minuman beralkohol yang secara sekilas akan menurunkan konsumsi alkohol namun sebenarnya tidak demikian. Limitasi ini mungkin menurunkan konsumsi alkohol yang memiliki merek terdaftar di pemerintahan namun justru memberikan insentif bagi penyebaran miras illegal. Perlu diketahui bahwa mayoritas penyebab kematian akibat konsumsi minuman keras adalah minuman oplosan, bukan bir-bir hasil jualan minimarket atau hypermart yang memiliki merek. Minuman oplosan dan minuman illegal lainnya jauh lebih berbahaya akibat proses pembuatan yang tidak jelas dan tak tersupervisi. Minuman illegal ini, berkat kebijakan pemerintah, mendapatkan segmen pasar baru yang berupa orang-orang yang kini sulit untuk mendapatkan minuman beralkohol. Tentu adalah hal naïf jika kita berpikir kebijakan ini akan juga menghapus keinginan orang untuk mengonsumsi alkohol. Penjual yang tidak peduli dengan hukum juga akan lebih memilih menjual minuman illegal daripada minuman bermerek resmi, minuman itu tak perlu membayar cukai, retribusi, dan harganya lebih murah, jika resiko menjual bir resmi dan minuman illegal sama besarnya, kenapa harus memilih yang pertama? Akhirnya bertemulah pembeli yang kesulitan untuk mengonsumsi alkohol dan penjual minuman oplosan illegal itu, yang akhirnya membuat kebijakan ini menyingkirkan pengecer bir jujur yang membayar pajak dan mendorong konsumsi minuman illegal yang jauh lebih berbahaya.

Selain itu, mengenai pajak 150% yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan Indonesia. Dari berbulan-bulan yang lalu sudah dibicarakan mengenai dampak pembatasan minuman beralkohol pada sektor pariwisata, bagaimana turis melihat alkohol sebagai bagian dari gaya hidup yang akan membuat kekurangan besar bagi pariwisata kita bila mereka tak dapat membelinya. Tapi tentu saja pemerintah menaikan bea cukai impor alkohol 150%, dengan alasan pertentangan konsumsi alkohol dengan sosial-budaya. Di sini saya pertanyakan, sosial budaya mana yang mereka maksud? Bagi keturunan Tiongkok, meminum minuman beralkohol adalah tradisi untuk perayaan, begitu pula dengan suku Dayak, agama Kristen (sebagian denominasinya lebih tepatnya) tidak melarang konsumsi alkohol dalam skala moderat? Nilai dari satu kelompok harusnya tak menjadi penentu hukum yang mengatur seluruh lapisan masyarakat dengan nilai berbeda, Tapi marilah kita bicara hal yang lebih penting lagi dari sosial budaya, bagaimana dengan nasib sektor pariwisata kita? Apakah sudah ada studi yang menghitung dampak naiknya harga alkohol impor sampai lebih dari dua kali lipat bagi sektor ini? Bagaimana nasib rakyat kita yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata ini? Apakah mereka kalah penting dibandingkan rakyat yang memiliki sosial budaya anti alkohol?

Stance saya di sini jelas, kebijakan anti minuman beralkohol ini adalah kebijakan yang tak efektif, memberikan dampak negatif kepada lapisan-lapisan masyarakat yang seharusnya tak bertanggung jawab atas kebodohan bocah-bocah yang mengonsumsi alkohol, dan memiliki potensi untuk memperburuk kondisi. Saya jelas tak setuju dengan konsumsi alkohol yang tak bertanggung jawab oleh pihak yang tak pantas mengonsumisnya, namun saya juga tak setuju dengan regulasi asal-asalan yang tak jelas bagaimana kerjanya. Menjual dan mengonsumsi alkohol adalah dua hal yang seharusnya sah-sah saja dilakukan di konteks yang tepat sehingga perlu diatur. Melihat bahwa kebijakan anti-minuman beralkohol ini memiliki potensi untuk semakin menjadi-jadi, saya hanya bisa berharap bahwa di sini rasionalitas akan menjadi aspek yang senantiasa dijunjung oleh para pembuat kebijakan.

Ini juga adalah post pertama saya yang berbahasa Indonesia. Hal ini sengaja saya lakukan agar post ini dapat lebih mudah diakses oleh orang Indonesia yang menurut saya perlu mendapatkan perspektif baru dibandingkan statement “Alkohol perusak generasi muda” yang terus dilontarkan tanpa penjelasan dan analisa lebih lanjut.

Advertisements

One thought on “Kebodohan Kebijakan Anti Minuman Beralkohol Indonesia

  1. kebanyakan asusmi. Misalnya, ini “Di sini saya juga sependapat dengan kelompok penjual bir di Sumatera Utara yang menyatakan bahwa ini malah akan mendorong peredaran minuman keras illegal” Kapan diteliti, siapa yang meneliti, (ini kan asumsi anda). Hampir semua arguemntasi anda adalah asumsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s